Pengertian Transmigrasi, 7 Jenis, Tujuan, dan Dampaknya

Transmigrasi tentu menjadi salah satu bentuk mobilitas atau migrasi dalam pengertian penduduk dengan inisiatif pemerintah mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk tinggi di dunia. Program transmigrasi bukan merupakan hal baru di Indonesia, program ini telah ada sejak zaman kolonial. Program transmigrasi dilakukan berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang relatif banyak dan pemanfaatan lahan-lahan yang penggunaannya masih belum optimal di daerah-daerah tertentu.

Mengingat arti pulau jawa adalah pulau yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi maka yang menjadi target transmigrasi adalah penduduk jawa. Tujuan utama pemerintah melakukan program transmigrasi adalah untuk pemerataan persebaran penduduk agar kemiskinan dapat dikurangi dengan cara memberikan lahan bagi pendatang baru dan diberi kesempatan untuk mengelola lahan tersebut, selain itu transmigrasi juga akan meningkatkan pemanfaatan dalam pengertian sumberdaya alam dipulau-pulau yang penduduknya masih sedikit. Di sisi lain pelaksanaan transmigrasi masih menglami kendala seperti keinginan penduduk untuk kembali ke tempat asalnya.

Transmigrasi

Istilah transmigrasi berasal dari bahasa Belanda transmigratie merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah dengan memindahkan penduduk dari suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi (kota) ke daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif kecil (desa) dalam satu wilayah Indonesia. Sebutan untuk orang-orang yang melakukan transmigrasi adalah transmigran.

Pengertian Transmigrasi

Transmigrasi adalah proses memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang  jarang  penduduknya  dalam  batas negara  dalam  rangka  kebijaksanaan nasional untuk tercapainya persebaran penduduk yang lebih seimbang.

Dasar hukum pelaksanaan transmigrasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP No. 42 Tahun 1973), ditambah beberapa keputusan dan pendukung Presiden.

Pengertian Transmigrasi Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa definisi transmgrasi menurut para ahli, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar, UU RI Nomor  29  Tahun  2009 Tentang Perubahan  Atas  UU  Nomor  15  Tahun  1997  Tentang Ketransmigrasian Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  menetap  di  kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. KBBI, Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang.

Dasar Hukum Transmigrasi

Berdasarkan dasar hukum tersebut, warga yang akan melakukan transmigrasi harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi migran, diantaranya yaitu:

1. Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
3. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
4. Berusia antara 18 dan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara daerah.
5. Belum pernah transmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/lurah di mana pelamar hidup.
6. Mampu-bertubuh yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
7. Memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara daerah.
8. Menandatangani Letter of Commitment kewajiban sebagai transmigran.
9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari tim diberi wewenang untuk melaksanakan pemilihan.

Jenis Transmigrasi

Transmigrasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

1. Transmigrasi Umum

Transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Biaya yang ditanggung tersebut meliputi biaya perjalanan dari daerah asal sampai tujuan, biaya hisup satu tahun di tempat yang baru, penyediaan tanah yang telah dibuka seluas 2 Ha, peralatan pertanian, rumah, dan bibit tanaman.

2. Trasnmigrasi Khusus

Transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara khusus dengan tujuan tertentu. Seperti transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk yang terkena bencana alam. Pengangguran dan tunawisma di kota-kota besar, serta para karyawan yang ditugaskan dalam pembangunan.

3. Transmigrasi Spontan atau Swakarya

Transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk karena kemaunnya sendiri sehingga menggunakan biaya sendiri, namun pemerintah tetap memberikan fasilitas yaitu berupa tanah garapan seluas kurang lebih dua hektar, serta fasilitas-fasilitas lain.

4. Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi yang dilakaukan dengan pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh transmigran, tapi dapat juga ditanggung pihak lain non pemerintah. Pemerintah berperan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para transmigran.

Transmigrasi swakarsa memiliki beberpa jenis berdasarkan pada Repelita V, yaitu Transmigrasi Swakarsa PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Transmigrasi Swakarsa HUtan Tanaman Rakyar (HTI), Transmigrasi Swakarsa Jasa Industri (JIN), Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (Transabang Dep), Transmigrasi Swakarsa Pola Usaha Perikanan Tani dan Tambak.

5. Transmigrasi Lokal

Transmigrasi yang terjadi antar daerah dalam satu provinsi. Misalnya perpindahan penduduk antar Kabupaten di Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Transmigrasi Bedol Desa

Transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk seluruh pengertian desa beserta kepala desa sekaligus perangkat-perangkatnya. Transmigrasi  ini  dilakukan  karena beberapa faktor, antara lain:

1. Daerah asal transmigran terkena  pembangunan  proyek  pemerintah,  misalnya pembangunan waduk yang luas
2. Daerah asal transmigran merupakan kawasan bencana, sehingga masyarakat yang ada di dalamnya harus dipindahkan

7. Transmigrasi sektoral

Transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi tersebut.

Tujuan Transmigrasi

Tujuan transmigrasi meliputi tujuan ekonomi,  sosial, budaya, demografis, hankamnas serta kombinasi dari kesemuanya Secara umum alasan pemerintah menyelenggarakan transmigrasi adalah:

1. Pemertaan dari adanya persebaran penduduk tidak merata.
2. Membuka pusat pertumbuhan ekonomi di daerah baru
3. Meningkatkan taraf hidup transmigran yang berada di daerah transmigrasi
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal
5. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk transmigran
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
7. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa secara sosial budaya dengan menyatukan masyarakat dari berbagai suku di daerah transmigrasi
8. Meningkatkan keamanan dan pertahanan nasional

Daerah yang dijadikan tempat tujuan transmigrasi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yaitu:

1. Memiliki tanah subur.
2. Sumber dan sistem pengairan dalam kondisi baik
3. Sarana dan prasarana transportasi  dalam kondisibaik
4. Memiliki kemungkinan untuk pemasaran hasil produksi
5. Ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan
6. Ketersediaan tanaman yang dapat dikembangkan

Dampak Transmigrasi

Program transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah memiliki dampak dari berbagai segi kehidupan, antara lain adalah:

1. Ekonomi

Dari segi ekonomi transmigrasi bertujuan untuk meningkat pemerataan pendapatan dan taraf hidup masyarakat imigran dengan memanfaatkan lahan yang kosong serta menigngkatkan produksi terutama produksi di bidang pertanian, namun terkadang program ini gagal dalam tujuan tersebut, faktor yang menjadi penyebab kegagalan adalah iklim serta tanah di daerah transmigrasi tidak sesubur di tanah asal mereka seperti Jawa dan Bali.

Selain itu kegagalan juga disebabkan karena transmigran yang datang tidak memiliki ketrampilan yang memadai sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Selain itu transmigrasi memerlukan anggaran biaya yang cukup besar sehingga mengakibatkan peningkatan pada pengeluaran negara, apabila program tersebut tidak sungguh-sungguh dioptimalkan maka kan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan transmigrasi sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sia-sia.

2. Lingkungan

Seringkali program transmigrasi mendapatkan kritikan karena program tersebut dirasa telah meningkatkan penebangan hutan secara liar, khususnya pada hutan hujan sensitif seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di daerah tujuan transmigrasi.

Seringkali daerah yang menjadi tujuan transmigrasi adalah di desa yang masih baru dan belum terdapat banyak kegiatan manusia. Ketika penduduk di daerah tujuan transmigrasi tersebut meningkat maka akan meningkatkan kebutuhan akan sumberdaya alam di daerah tersebut.

3. Politik

Dalam hal sosial politik program transmigrasi terkadang tidak berjalan sesuai yang diharapkan, namun justru menimbulkan perseturuan, seperti halnya pada tahun 1999 terjadi perseteruan antara Suku Dayak dan Suku Melayu dengan para transmigran dari Maduradalam kerusuhan Sambas.

Selain itu konflik terjadi pada tahun 2001 terjadi perseteruan antara Suku Dayak dan Madura kembali berseteru dalam konflik Sampit sehingga para transmigran Madura mengungsi.

Selain itu perseteruan juga terjadi di wilayah lain yakni di Wilayah Timur Indonesia, yaitu perseteruan antara Papua dan Papua Barat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, disisi lain para transmigran sebagain besar beragama Islam.

Hal tersebut mengakibatkan Masyarakat Papua menganggap pemerintah melakukan Islamisasi melalui program transmigrasi tersebut.

Dari segi sosial politik adanya program transmigrasi juga dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial antara masyarkat setempat dengan para transmigran.

Nah, demikinalah serangkaian penjelasan mengenai pengertian transmigrasi menurut para ahli, jenis, dan dampaknya bagi masyarakat secara umum. Semoga melalui tulisan ini bisa menjadi referensi bagi segenap pembaca sekalian.